Pengajuan Proposal Bantuan konservasi

Persyaratan Administrasi:

1. Legalitas kelompok berupa SK Penetapan Dinas (Kab/Kota) atau Akta Pendirian kelompok

2. SK penetapan Bupati/Walikota bagi Kelompok dari Masyarakat Hukum Adat (MHA)

3. Surat pernyataan bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (Unduh Format)

4. Surat pernyataan dukungan pemerintah daerah (Unduh Format)

5. Surat pernyataan kesanggupan mengelola Bantuan (Unduh Format)

6. Kartu Kusuka (Daftar disini)

7. Kartu program jaminan kesehatan nasional (BPJS) salah satu Pengurus/Anggota, jika calon penerima bantuan pemerintah segera memproses kepesertaan JKN sebelum bantuan diserahterimakan

8. Sertifikat Selam bagi yang mengusulkan Alat Selam (minimal 2 pengurus/anggota)

9. Proposal Bantuan KOMPAK (Unduh Format)

Persyaratan Teknis Tambahan, khusus bagi calon penerima bantuan:

1. menyediakan lahan clean and clear yang dibuktikan dengan:

• surat hibah yang diketahui kepala desa atau lurah setempat;

• surat pelepasan hak ulayat yang diketahui oleh camat; atau

• bukti kepemilikan seperti sertifikat atau surat pinjam pakai yang diketahui kepala desa (paling singkat selama 3 (tiga) tahun)

2. Dalam hal lahan yang disediakan oleh penerima Bantuan Konservasi merupakan lahan pemerintah, lahan desa, atau lahan adat maka harus dilengkapi:

• surat pernyataan pelepasan penguasaan hak atas tanah yang  ditandatangani oleh aparat setempat yang berwenang (Form 5), dan

• surat keterangan dari kantor pertanahan setempat

3. Dalam hal lahan yang disediakan oleh penerima Bantuan Konservasi merupakan lahan pinjaman dari pemilik lahan maka harus dilengkapi:

• surat pernyataan peminjaman atas tanah dan diketahui/disaksikan oleh Kepala Desa (Form 6).